Arsip Kategori: Ekologi dan Perkotaan

Di Sore Hari

Pedesaan

Hak cipta ©Sulaiman Djaya (2007)

Di sore hari, ada capung-capung selepas hujan, juga riap sejumlah kupu-kupu yang adakalanya terbang dan adakalanya singgah di kelopak bunga. Getaran-getaran sayap mereka yang hampir tak terlihat seakan-akan mengajarkan kita tentang kegembiraan. Mereka membentuk gerakan-gerakan yang mirip gelombang-gelombang kecil, gelombang-gelombang yang meliuk di atas semak belukar, rumput-rumput, dan ilalang, di saat buih-buih masih berjatuhan dan beterbangan. Seakan-akan mereka asik bercanda dengan hembus angin dan lembab cuaca.

Sementara itu, di barisan pohon-pohon, masih terdengar kicau burung-burung yang merasa kedinginan, dingin yang meresap pada bulu-bulu mereka. Tentulah di saat-saat seperti itu matahari sudah enggan menampakkan diri. Di saat-saat seperti itu, sudut-sudut langit dan pematang-pematang sawah lebih mirip figur-figur bisu. Dalam cuaca seperti itu sebenarnya kita tak hanya dapat memandangi capung-capung yang yang dapatlah kita umpamakan sebagai para peri mungil, sesekali juga kupu-kupu atau belalang-belalang yang meloncat-loncat dan yang terbang.

Dan ketika saya menulis diari ini, saya tergoda untuk membayangkan getaran-getaran sayap-sayap mereka yang tipis itu adalah kiasan dari kematian yang menyamar sebagai keindahan dan kelembutan. Saya tergoda untuk mengandaikan mereka adalah maut yang bermain-main itu sendiri. Saya akan menyebut capung-capung itu sebagai peri-peri kecil yang tengah mencandai kematian, sosok kematian yang memang tidak terlihat oleh mata telanjang dan hanya bisa dipahami oleh keintiman bathin kita.

Urgensi Kesadaran Ekologis

Alam Sebagai Terapi Terbaik

Saya mulai tulisan ini dengan ilustrasi yang tak jauh dari lingkungan saya sendiri. Ketika dua cerobong asap raksasa sebuah pabrik kertas (yang kebetulan tak jauh dari rumah saya) hadir dan berdiri dengan begitu “angkuhnya” sembari mengeluarkan asapnya sejak tahun 90-an, bersamaan itu pula saya merasa ada yang “keliru”, meksi saat itu saya belum mengenal isu-isu ekologi. Saya memandang asap yang keluar dari dua cerobong asap pabrik kertas tersebut sebagai “kotoran” yang mencemari kemurnian udara, udara yang dengannya kita bernafas setiap hari, yang dengan demikian, udara adalah bagian dari kita sendiri yang paling akrab, yang dengannya dan bersamanya kita hidup.

Ketika udara itu tercemari dan terkotori, maka tercemari dan terkotori pula diri kita, sebab kehidupan kita sendiri tak terpisahkan dari dan dengan alam dan lingkungan. Kita adalah bagian dari alam dan lingkungan. Singkatnya, kita hidup dengan dan bersama alam, dan ketika kita bertindak dan berperilaku zhalim terhadap alam dan lingkungan, maka pada saat itu pula kita telah bertindak zhalim terhadap diri kita sendiri. Itu karena kita adalah bagian dan mata-rantai ekosistem, alam, dan lingkungan (yang adalah juga kita bagian dari jagat-raya), dan karena itu prilaku dan tindakan kita di mana kita hidup dengan dan bersama alam dan lingkungan, akan sangat berpengaruh kepada alam dan lingkungan di mana kita hidup dengan dan bersama mereka setiap hari.

Kita pun sadar, dalam konteks saat ini, lahirnya industrialisasi yang disusul kemudian dengan merebaknya budaya konsumsi dalam masyarakat mutakhir kita di era saat ini, telah menghadirkan disharmoni dan ancaman bagi kesehatan alam dan lingkungan, akibat residu (sampah dan limbah) yang besar-besaran misalnya, dan juga emisi serta polusi di udara kita, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup kita sendiri. Itulah kenapa kesadaran ekologis pada segala tingkatan, baik lokal maupun global, adalah mendesak.

Dalam skala global, contohnya, Konferensi Perubahan Iklim ke-20 diselenggarakan pada 1-12 Desember 2014 lalu di Lima, Peru, yang merupakan kelanjutan Protokol Kyoto ke-10. Konferensi tersebut membahas komitmen negara-negara yang tergabung dalam Protokol Kyoto dalam kaitannya terhadap penurunan emisi gas rumah kaca yang sehubungan dengan proses adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Jauh sebelumnya, jargon “Think Globally, Act Locally”, yang menjadi tema KTT Bumi di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992 silam, segera menjadi jargon populer untuk mengekspresikan kehendak berlaku ramah terhadap lingkungan. Topik yang diangkat dalam konferensi ini adalah permasalahan polusi, perubahan iklim, penipisan ozon, penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut dan air, meluasnya penggundulan hutan, penggurunan dan degradasi tanah, limbah-limbah berbahaya serta penipisan keanekaragaman hayati.

Kita tahu bersama, isu lingkungan hidup semakin hari semakin menjadi isu yang sangat penting untuk ditangani bersama, baik oleh Negara-negara maju maupun Negara-negara berkembang atau Negara-negara Dunia Ketiga. Singkatnya merupakan keniscayaan bagi Utara dan Selatan. Kita tahu juga, persoalan lingkungan, meski telah ditempuh beragam upaya perawatan dan pencegahan dari kerusakan dan pencemaran, tidak semakin membaik. Penanganan dan perbaikan pun belum sebanding dengan peningkatan persoalan lingkungan itu sendiri. Kondisi lingkungan dan bumi, sebagaimana sama-sama kita tahu dan kita rasakan, diperparah dengan terjadinya fenomena perubahan iklim (climate change).

Kondisi persoalan lingkungan yang tidak semakin membaik itulah, sebagai contohnya, yang juga mendasari diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan, yang telah berlangsung pada tanggal 13-22 Juni 2012 di Rio de Janeiro, Brasil yang lebih dikenal dengan KTT Rio+20. Bagi Indonesia, menyepakati dokumen The Future We Want, sebagaimana tercermin dalam KTT Bumi tersebut, misalnya, menjadi arahan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, regional, dan nasional. Dokumen itu memuat kesepahaman pandangan terhadap masa depan yang diharapkan oleh dunia.

Isi Dokumen yang disepakati itu mengenalkan konsep Sustainable Development Goals atau tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dipenuhi, baik oleh negara maju maupun negara berkembang, untuk tetap menjaga prinsip-prinsip perlindungan lingkungan saat meraih kesejahteraan ekonomi atau ‘ekonomi hijau’ (green economy). KTT Bumi ini, yang juga disebut Rio+20, tersebut menjadi kelanjutan dari KTT Bumi yang dilakukan di Rio de Janeiro pada 1992 silam. Pada saat itu, negara-negara yang hadir juga mengeluarkan komitmen perlindungan lingkungan. Namun, yang disayangkan dari Rio+20 adalah tidak adanya mekanisme evaluasi akan apa saja hal-hal yang sudah dicapai negara maju dalam pemenuhan janji-janji tersebut dari 1992 sampai sekarang.

Konservasi Tradisional dan Kearifan Lokal

Menurut beberapa ahli yang mengamati hubungan antara masyarakat lokal dengan sumber daya alam –khususnya hutan di sekitarnya, bahwa “kearifan lokal” identik dengan pengetahuan tradisional. Kearifan tradisional merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencakup pengetahuan yang berkenaan dengan model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Pengetahuan yang dimaksud itu merupakan citra lingkungan tradisional yang didasarkan pada sistem religi (kepercayaan dan keagamaan) dan memandang manusia adalah bagian dari alam lingkungan itu sendiri (kosmik kepercayaan, nilai, dan sistem pengetahuan masyarakat bersangkutan), dimana, sebagai contohnya, terdapat roh-roh yang bertugas menjaga keseimbangannya. Oleh karenanya, untuk menghindari bencana atau malapetaka yang bisa mengancam kehidupannya, manusia (dalam kepercayaan atau kearifan lokal-tradisional) itu, wajib menjaga hubungan dengan alam semesta, termasuk dalam pemanfaatannya yang harus bijaksana dan bertanggung jawab.

Praktek konservasi tradisional tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sistem pengetahuan masyarakat lokal, sebagaimana telah disebutkan, karena berdasarkan pengetahuan itulah masyarakat mempraktekkan aspek-aspek konservasi yang khas di daerahnya. Dengan demikian, konservasi tradisional meliputi semua upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat tradisional, baik secara langsung maupun tidak langsung –dalam mempraktekkan kaidah-kaidah konservasi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam guna kelestarian pemanfaatannya. Praktek-praktek tersebut umumnya merupakan warisan dari nenek moyang (karuhun atau leluhur) mereka, dan bersumber dari pengalaman hidup yang selaras dengan alam, semisal dalam masyarakat Kanekes (Baduy, Banten), di mana praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat tradisional tersebut memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian, yang kemudian oleh kita dikenal dan dinamakan sebagai kearifan tradisional.

Beberapa contoh dari bentuk-bentuk kearifan lokal yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari antara lain: [1] Kepercayaan dan/atau pantangan, misalnya (a) manusia berkaitan erat dengan unsur (tumbuhan, binatang dan faktor non-hayati lainnya) dalam proses alam, sehingga harus memelihara keseimbangan lingkungan, (b) pantangan untuk menebang pohon buah atau pohon penghasil madu yang masih produktif, binatang yang sedang bunting (hamil atau mengandung), atau memotong rotan terlalu rendah. [2] Etika dan aturan, yang contohnya (a) menebang pohon hanya sesuai dengan kebutuhan dan wajib melakukan penanaman kembali, (b) tidak boleh menangkap ikan dengan meracuni (tuba) dan/atau menggunakan bom, (c) mengutamakan berburu binatang-binatang yang menjadi hama ladang.

Selanjutnya, teknik dan teknologi, yang contohnya (a) membuat sekat bakar dan memperhatikan arah angin pada saat berladang agar api tidak menjalar dan/atau menghanguskan kebun atau tanaman pertanian lainnya, (b) menentukan kesuburan tanah dengan menancapkan bambu atau parang (untuk melihat kekeringan tanah), warna tanah, diameter pohon dan warna tumbuhannya. (c) membuat berbagai perlengkapan/alat rumah tangga, pertanian, berburu binatang dari bagian-bagian kayu/bambu/rotan/getah/zat warna, dan lain-lain. Praktek dan tradisi pengelolaan hutan atau lahan, yang contohnya (a) menetapkan sebagian areal hutan sebagai hutan lindung untuk kepentingan bersama, (b) melakukan koleksi berbagai jenis tanaman hutan berharga pada lahan-lahan perladangan dan pemukiman, (c) mengembangkan dan/atau membudidayakan jenis tanaman atau hasil hutan yang berharga.

Bagi kita saat ini, mempelajari kearifan lokal, tentu saja, tidak berarti mengajak kita kembali pada periode zaman batu. Akan tetapi hal itu justru penting tidak saja dalam memahami bagaimana masyarakat lokal memperlakukan sumber daya alam di sekitarnya juga memanfaatkan berbagai hal positif yang terkandung di dalamnya bagi kepentingan generasi mendatang.

Konservasi tradisional merupakan aturan-aturan yang berjalan dan berlaku di dalam masyarakat pedesaan secara tradisional mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya untuk tetap menjaga keberlanjutan nilai kualitas lingkungan dan sumber daya alam. Pada masyarakat tradisional (pedesaan atau masyarakat adat) biasanya terdapat aturan-aturan tertentu yang dapat mencegah dan melindungi penggunaan sumber daya alam yang tak beraturan, atau melakukan eksploitasi yang mubazir dan membahayakan masa depan lingkungan sekitar kita tempat kita hidup dan hidup anak cucu kita sendiri kelak. Singkatnya, masyarakat tradisional kita sendiri telah menyadari kebutuhan “mendesak” kesadaran ekologis, dan merasa diri sebagai bagian dari semesta.

@ Sulaiman Djaya

Sungai Sebagai Aset Masyarakat Banten

Kragilan, Serang, Banten 2

Banten Raya, 12 Desember 2014

Jika ada orang-orang yang sangat terikat dan mencintai kampung halaman atau tanah kelahirannya, salah-satu orang itu pastilah termasuk saya. Kampung halaman bagi saya tak sekedar ruang meja baca di mana saya menyendiri, menulis, dan membaca, atau sebuah “rumah” tempat saya tidur dan makan. Lebih dari itu, kampung halaman atau tanah kelahiran bagi saya adalah ingatan dan kenangan. Kampung halaman atau tanah kelahiran saya menyatu dengan bathin saya, karena saya mengalami “kepedihan” dalam kesahajaan dan keterbatasan kami sebagai orang-orang desa yang terbatas. Sebagai manusia-manusia yang akrab dengan apa yang hanya diberikan oleh alam yang belum disentuh oleh kecanggihan tekhnologi dan perangkat-perangkat informasi mutakhir ketika itu.

Di belakang rumah, setidak-tidaknya saat saya masih kanak-kanak, dalam jarak beberapa meter melewati pematang-pematang sawah, mengalir sungai Ciujung yang di tepiannya berbaris pepohonan dan tanaman-tanaman lainnya. Sementara di depan rumah, mengalir sungai irigasi, sungai yang dibuat demi mengalirkan limpahan air sungai Ciujung untuk mengairi sawah-sawah di jaman kolonial Hindia Belanda, dan kemudian diteruskan perawatan dan perbaikannya di jaman Orde Baru. Dua sungai tersebut merupakan “kehidupan” kami yang bekerja dan menggantungkan kebutuhan kesehariannya dari bertani. Dari dua sungai itulah kami mengairi sawah-sawah kami, selain tentu saja dari anugerah hujan di musim hujan. Bersama dua sungai dan sawah-sawah di sekitarnya itulah saya akrab dan hidup bersama mereka.

Namun tentu saja, keadaannya tidak sama dengan sekarang. Ketika itu, bila malam tiba, atau saat adzan berkumandang yang dikumandangkan dengan menggunakan speaker bertenaga accu, kami akan mulai menyalakan lampu-lampu damar kami yang menggunakan bahan bakar minyak tanah atau minyak kelapa. Sebelum kehadiran tiang-tiang beton dan baja seperti saat ini untuk menyalurkan kabel-kabel listrik di setiap kampung, jalan di depan rumah begitu sepi bila magrib tiba, lebih mirip terowongan gelap karena barisan pohon-pohon lebat yang tumbuh kokoh dan rimbun di tepi sungai dan sepanjang jalannya.

Di masa-masa silam, Sungai Ciujung tentulah sebuah anugerah dan keajaiban bagi Banten. Selain merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Banten, Ciujung tak ubahnya nyawa bagi masyarakat yang dilintasi oleh aliran airnya, yang memang melintas sedari Gunung Kendeng di Lebak hingga ujung utara Serang. Airnya yang mengalir jernih ketika itu memberikan kesuburan dan produktivitas bagi pertanian –sekaligus memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi hidup keseharian para penduduk dan masyarakat yang dilalui aliran airnya. Tentu saja, ia juga memberikan keindahan bagi yang ingin mendekati dan memandanginya. Saat itu, ada banyak unggas atau pun burung-burung yang bercengkerama dan singgah di aliran airnya atau berkerumun di pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang tepinya.

Masyarakat tradisional Baduy –alias Urang Kanekes, yang hidup di kawasan Leuwidamar dan Gunung Kendeng, Lebak, bahkan menganggapnya sebagai salah satu sungai sakral di Banten, dan menyebutnya sebagai “Sasaka Buana”. Masyarakat Baduy, yang memang memegang kearifan tradisional mereka, juga percaya bahwa pengrusakan lingkungan akan menyebabkan petaka atau dampak buruk bagi manusia. Dan apa yang mereka percaya itu, kini menjadi kenyataan, ketika air Sungai Ciujung telah menghitam kental dan menyebarkan aroma tak sedap, alias tidak sejernih dan sewangi dulu lagi.

Namun bukan hanya kehadiran industri, yang salah-satunya adalah kehadiran pabrik kertas di Kecamatan Kragilan, Serang, yang menyebabkan airnya menghitam dan acapkali menyebarkan aroma tak sedap, ketika angin yang datang dari arahnya berhembus ke arah hidung kita, karena limbah yang dibuang ke Sungai Ciujung oleh pabrik tersebut. Pencemaran Sungai Ciujung juga disebabkan oleh sampah-sampah rumah tangga yang dibuang oleh para penduduk dan masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Ciujung, yang tak kalah mengkhawatirkannya dengan yang disebabkan oleh limbah industri yang ada di kawasan Serang Timur tersebut.

Keadaan itu tentu saja sangat berdampak buruk bagi lingkungan (tanah, lahan, dan pohon), serta masyarakat yang dilintasi oleh aliran airnya, terutama bagi penduduk dan masyarakat yang tinggal di sepanjang Serang Timur hingga Serang Utara, alias mereka yang tinggal di hilirnya. Pendeknya, Sungai Ciujung yang dulu merupakan berkah dan keajaiban bagi Banten, kini telah menjelma kutuk dan sumber penyakit bagi masyarakat dan penduduk yang disinggahi aliran airnya, serta mengirimkan racun bagi lahan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya, atau yang dilintasi oleh aliran airnya yang tak lagi jernih, alami, dan sehat seperti dulu itu.

Keadaan tersebut, tentu saja sangat berbeda dengan kondisi Sungai Ciujung sekira 15 atau 20-an tahun silam. Sekarang, Sungai Ciujung yang dulu merupakan berkah alamiah dan keajaiban bagi para petani dan nelayan, itu telah menjelma sungai yang tidak sehat yang akan menimbulkan penyakit bagi penduduk dan membunuh produktivitas lahan-lahan pertanian. Masyarakat tak lagi dapat menggunakan airnya untuk kebutuhan mengairi sawah dan tanaman-tanaman ladang mereka. Apalagi untuk keperluan mandi dan kebutuhan air rumah tangga lainnya, terutama sekali bagi mereka yang tinggal di hilir sungai terpanjang dan terbesar di Banten ini.

Selain telah tercemar karena limbah rumah tangga para penduduk yang tinggal di hulu sungai dan limbah industri yang ada di kawasan Serang Timur, debit air Sungai Ciujung juga mengalami penurunan yang signifikan dan mendekati taraf mengkhawatirkan. Salah-satu penyebabnya adalah mulai berubahnya sejumlah hutan di hulu sungai menjadi lahan pertanian dan perkebunan, dan juga beberapa kegiatan pertambangan pasir dan batu-bara. Fakta tersebut, tak pelak lagi, mesti menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah, baik pemerintah provinsi atau pun pemerintah kabupaten/kota, jika kita tidak ingin tanah Banten menjelma neraka di bumi dan sumber petaka bagi kita.

Sulaiman Djaya

KTT Bumi dan Lingkungan dari Masa ke Masa

Bali Climate Change Conference 2007

Jargon “Think Globally, Act Locally”, yang menjadi tema KTT Bumi di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992 silam, segera menjadi jargon populer untuk mengekspresikan kehendak berlaku ramah terhadap lingkungan. Topik yang diangkat dalam konferensi ini adalah permasalahan polusi, perubahan iklim, penipisan ozon, penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut dan air, meluasnya penggundulan hutan, penggurunan dan degradasi tanah, limbah-limbah berbahaya serta penipisan keanekaragaman hayati.

Kita tahu bersama, isu lingkungan hidup semakin hari semakin menjadi isu yang sangat penting untuk ditangani bersama, baik oleh Negara-negara maju maupun Negara-negara berkembang atau Negara-negara Dunia Ketiga. Singkatnya merupakan keniscayaan bagi Utara dan Selatan. Kita tahu juga, persoalan lingkungan, meski telah ditempuh beragam upaya perawatan dan pencegahan dari kerusakan dan pencemaran, tidak semakin membaik. Penanganan dan perbaikan pun belum sebanding dengan peningkatan persoalan lingkungan itu sendiri. Kondisi lingkungan dan bumi, sebagaimana sama-sama kita tahu dan kita rasakan, diperparah dengan terjadinya fenomena perubahan iklim (climate change).

Kondisi persoalan lingkungan yang tidak semakin membaik itulah, sebagai contohnya, yang juga mendasari diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan, yang telah berlangsung pada tanggal 13-22 Juni 2012 di Rio de Janeiro, Brasil yang lebih dikenal dengan KTT Rio+20. Bagi Indonesia, menyepakati dokumen The Future We Want, sebagaimana tercermin dalam KTT Bumi tersebut, menjadi arahan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, regional, dan nasional. Dokumen itu memuat kesepahaman pandangan terhadap masa depan yang diharapkan oleh dunia.

Isi Dokumen yang disepakati itu mengenalkan konsep Sustainable Development Goals atau tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dipenuhi, baik oleh negara maju maupun negara berkembang, untuk tetap menjaga prinsip-prinsip perlindungan lingkungan saat meraih kesejahteraan ekonomi atau ‘ekonomi hijau’ (green economy). KTT Bumi ini, yang juga disebut Rio+20, tersebut menjadi kelanjutan dari KTT Bumi yang dilakukan di Rio de Janeiro pada 1992 silam. Pada saat itu, negara-negara yang hadir juga mengeluarkan komitmen perlindungan lingkungan. Namun, yang disayangkan dari Rio+20 adalah tidak adanya mekanisme evaluasi akan apa saja hal-hal yang sudah dicapai negara maju dalam pemenuhan janji-janji tersebut dari 1992 sampai sekarang.

Berikut KTT Bumi dan Lingkungan yang Pernah Diselenggarakan:

Stockholm, Swedia (Juni 1972)

Konferensi internasional lingkungan hidup atau United Nations Conference on Human Environment (UNCHE), di Stockholm, Swedia adalah konferensi yang sangat bersejarah, karena merupakan konferensi pertama tentang lingkungan hidup yang diprakarsai oleh PBB yang diikuti oleh wakil dari 114 negara. Konferensi ini juga merupakan penentu langkah awal upaya penyelamatan lingkungan hidup secara global.

Dalam konferensi Stockholm inilah untuk pertama kalinya motto: “Hanya Ada Satu Bumi“ (Only One Earth) untuk semua manusia, diperkenalkan. Motto itu sekaligus menjadi motto konferensi. Selain itu, konferensi Stockholm menetapkan tanggal 5 Juni yang juga hari pembukaan konferensi tersebut sebagai hari lingkungan hidup se-dunia (World Environment Day).

Salah-satu hasil dari KTT tersebut adalah kesepakatan mengenai keterkaitan antara konsep pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup diidentikkan dengan kemiskinan, keterbelakangan, tingkat pembangunan yang masih rendah dan pendidikan rendah, intinya faktor kemiskinan yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan hidup di dunia. Sehingga dalam forum tersebut disepakati suatu persepsi bahwa kebijakan lingkungan hidup harus terkait dengan kebijakan pembangunan nasional.

KTT itu menghasilkan resolusi monumental, yaitu pembentukan badan khusus PBB untuk masalah lingkungan United Nations Environmental Programme (UNEP), yang markas besarnya ditetapkan di Nairobi, Kenya. UNEP merupakan motor pelaksana komitmen mengenai lingkungan hidup dan telah melahirkan gagasan besar pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Gagasan pembangunan berkelanjutan diawali dengan terbitnya Laporan Brundtland (1987), “Our Common Future”, yang memformulasikan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi Konferensi Stockholm Nomor 99.3. ditindaklanjuti dengan melaksanakan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) atau Konvensi PBB mengenai Perdagangan Internasional Jenis-Jenis Flora dan Fauna Terancam Punah. Misi dan tujuan CITES adalah untuk menghindarkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa dari kepunahan di alam melalui sistem pengendalian jenis-jenis tumbuhan dan satwa, serta produk-produknya secara internasional.

Dalam dokumen Konfrensi Stockholm “The Control of Industrial Pollution and International Trade” secara langsung mendorong GATT untuk meninjau kembali kebijakannya agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap Negara berkembang.

Rio de Janeiro, Brazil ( Juni 1992)

Sejak Konferensi Stockholm, polarisasi di antara kaum developmentalist dan environmentalist semakin menajam. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brazil, pada 1992, merupakan upaya global untuk mengkompromikan kepentingan pembangunan dan lingkungan. Jargon “Think globally, act locally”, yang menjadi tema KTT Bumi menjadi populer untuk mengekspresikan kehendak berlaku ramah terhadap lingkungan.

Topik yang diangkat dalam konferensi ini adalah permasalahan polusi, perubahan iklim, penipisan ozon, penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut dan air, meluasnya penggundulan hutan, penggurunan dan degradasi tanah, limbah-limbah berbahaya serta penipisan keanekaragaman hayati.

Berikut sejumlah hasil dan rekomendasi dalam KTT tersebut:

Deklarasi Rio: Satu rangkaian dari 27 prinsip universal yang bisa membantu mengarahkan tanggung jawab dasar gerakan internasional terhadap lingkungan dan ekonomi.

Konvensi Perubahan Iklim (FCCC): Kesepakatan Hukum yang telah mengikat telah ditandatangani oleh 152 pemerintah pada saat komperensi berlangsung. Tujuan pokok Konvensi ini adalah “Stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfir pada tingkat yang telah mencegah terjadinya intervensi yang membahayakan oleh manusia terhadap sistem Iklim”.

Konvensi Keanekaragaman Hayati: Kesepakatan hukum yang mengikat telah ditandatangani sejauh ini oleh 168 negara. Menguraikan langkah – langkah ke depan dalam pelestarian keragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan komponen – komponennya, serta pembagian keuntungan yang adil dan pantas dari penggunaan sumber daya genetik.

Pernyataan Prinsip – Prinsip Kehutanan: Prinsip – prinsip yang telah mengatur kebijakan nasional dan internasional dalam bidang kehutanan. Dirancang untuk menjaga dan melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan global secara berkelanjutan. Prinsip – prinsip ini seharusnya mewakili konsesi pertama secara internasional mengenai pemanfaatan secara lestari berbagai jenis hutan.

Komisi Pembangunan Berkelanjutan Commission on Sustainable Development (CSD): Komisi ini di bentuk pada bulan desember 1992. Tujuan CSD adalah untuk memastikan keefektifan tindak-lanjut KTT bumi. Mengawasi serta melaporkan pelaksanaan kesepakatan Konferensi Bumi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. CSD adalah komisi Fungsional Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) yang beranggotakan 53 negara.

Agenda 21: Merupakan sebuah program luas mengenai gerakan yang mengupayakan cara – cara baru dalam berinvestasi di masa depan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan Global di abad 21. Rekomendasi – rekomendasi Agenda 21 ini meliputi cara – cara baru dalam mendidik, memelihara sumber daya alam, dan berpartisipasi untuk merancang sebuah ekonomi yangberkelanjutan. Tujuan keseluruhan Agenda 21 ini adalah untuk menciptakan keselamatan, keamanan, dan hidup yang bermartabat.

Genewa, Swiss (Juli 1996)

Amerika menerima temuan-temuan ilmiah mengenai perubahan iklim dari IPCC dalam penilaian kedua dan menolak penyeragaman penyelarasan kebijakan dan menyerukan pengikatan secara hukum target jangka menengah. Menghasilkan Deklarasi Genewa. Berisi 10 butir deklarasi antara lain berisi ajakan kepada semua pihak untuk mendukung pengembangan protokol dan instrumen legal lainnya yang didasarkan atas temuan ilmiah. Deklarasi ini juga menginstruksikan kepada semua perwakilan para pihak untuk mempercepat negosiasi terhadap teks protokol.

Johannesburg, Afrika Selatan (2002)

Penyelenggaraan KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development) pada 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, ditekankan pada plan of implementation yang mengintegrasikan elemen ekonomi, ekologi, dan sosial yang didasarkan pada tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

KTT tersebut telah milahirkan kesepakatan komprehensif bidang kehutanan, yaitu dokumen Forest Principles (Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forests). Kendatipun bukan merupakan komitmen yang mengikat, dalam proses-proses internasional bidang kehutanan, dokumen Forest Principles merupakan referensi utama serta jiwa bagi kerjasama antar bangsa.

Isu sentral yang dibahas adalah antara lain: menghidupkan kembali komitmen politik pada tingkat paling tinggi mengenai pengelolaan hutan berkelanjutan, peningkatan kontribusi sektor kehutanan dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, pembangunan pedesaan serta peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Pada akhirnya KTT Pembangunan berkelanjutan mengadopsi tiga dokumen utama, yaitu:

[1] Deklarasi Johannesburg yang menyatakan bahwa setiap negara memikul tanggung jawab dalam pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan.

[2] Rencana Aksi Johannesburg mengenai pembangunan berkelanjutan (Johannesburg Plan of Implementation/JPOI).

[3] Program kemitraan (partnership) antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Bali, Indonesia (Desember 2007)

Penyelenggaraan KTT Pemanasan Global di Nusa Dua, Bali pada tanggal 13 – 15 Desember 2007 merupakan momentum dalam upaya untuk membangun kesadaran semua warga bumi untuk berbuat sekecil apapun demi menyelamatkan bumi, tempat yang menjadi sumber hidup dan hidup kita bersama. Dalam konferensi tentang lingkungan hidup ini semua negara ambil bagian dalam menentukan nasib bumi kita di waktu mendatang.

Dalam pertemuan ini disepakati Bali Road Map, sebuah peta yang akan menjadi jalan untuk mencapai consensus baru pada 2009 sebagai pengganti Protokol Kyoto fase pertama yang akan berakhir pada tahun 2012. Inti dari Bali Road Map adalah:

[1] Respons atas temuan keempat Panel Antar Pemerintah (IPCC) bahwa keterlambatan pengurangan emisi akan menghambat peluang mencapai tingkat stabilitas emisi yang rendah, serta meningkatkan risiko lebih sering terjadinya dampak buruk perubahan iklim.

[2] Pengakuan bahwa pengurangan emisi yang lebih besar secara global diharuskan untuk mencapai tujuan utama.

[3] Keputusan untuk meluncurkan proses yang menyeluruh, yang memungkinkan dilaksanakannya keputusan UNFCCC secara efektif dan berkelanjutan.

[4] Penegasan kewajiban Negara-negara maju melaksanakan komitmen dalam hal mitigasi secara terukur, dilaporkan dan dapat diverifikasi, termasuk pengurangan emisi yang terkuantifikasi.

[5] Penegasan kesediaan sukarela Negara berkembang mengurangi emisi secara terukur, dilaporkan dan dapat diverifikasi, dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, didukung teknologi, dana, dan peningkatan kapasitas.

[6] Penguatan kerjasama di bidang adaptasi atas perubahan iklim, pengembangan dan alih-teknologi untuk mendukung mitigasi dan adaptasi.

[7] Memperkuat sumber-sumber dana dan investasi untuk mendukung tindakan mitigasi, adaptasi dan alih teknologi terkait perubahan iklim.

Salam,
Sulaiman Djaya

Saat Debat Instrumen Berbasis Pasar Terus Berlangsung, Hutan Juga Terus Habis

Kragilan, Serang, Banten

Oleh Romain Pirard

Beberapa tahun lalu, “koboy karbon” tiba di hutan Papua Nugini dan mengumumkan pada masyarakat Papua yang kebingungan bahwa negara kaya segera akan membayar simpanan karbon di hutan mereka dalam rangka memerangi perubahan iklim. Sekarang contoh ini tampak seperti datang dari masa lain, bersama dengan pasar karbon hutan melalui mekanisme Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan (REDD+) tampak sekarat.

Jutaan hektar hutan tropis alami terus menghilang tiap tahun, dan instrumen berbasis pasar terus muncul. Bagaimana kita menganalisis instrumen seperti itu? Apakah kita sudah mengambil pelajaran pentingnya?

Pasar karbon adalah puncak kesadaran kontemporer atas jasa lingkungan (atau ekosistem). Jasa ini meliputi beragam manfaat yang didapat manusia dari lingkungan – pengontrol erosi tanah, regulasi air, mempertahankan kesuburan tanah atau kesenangan dari keindahan lanskap

Pasar tidak beradaptasi baik dengan pertanyaan bagaimana menjaga hutan tropis, dan perlakuan agresif yang kita saksikan menjadi sia sia, atau paling buruk menjadi kontraproduktif.

Jasa lingkungan memungkinkan identifikasi beragam manfaat yang disediakan alam dan mengarah pada penilaian finansial dalam rangka memandu keputusan tata kelola. Pendekatan utilitarian ini – istilah yang tidak saya maksudkan peyoratif tetapi karena alasan ekonomi – merefleksikan instrumen berbasis pasar yang diharapkan menuju tata kelola hutan berkelanjutan. Memang, nilai finansial berarti peluang menagih kepada penerima manfaat dan mendorong produksi barang – dalam hal ini, jasa lingkungan.

Pengamatan sederhana ini menjelaskan gairah di dekade terakhir menyambut instrumen berbasis pasar untuk melindungi hutan tropis. Instrumen ini mengongkosi pembayaran jasa lingkungan (PES) berdasar negosiasi kontrak bersyarat antara penerima manfaaat dan penyedia jasa, beragam hibah atau program pajak, sertifikasi hutan melalui entitas seperti Dewan Pendamping Hutan, promosi pasar produk bukan kayu untuk kepentingan konservasi, dan sebagainya.

Bagaimanapun, istilah “pasar” harus ditafsirkan secara luas, dan beberapa istilah digunakan secara membingungkan. Konsep ini mencakup pembayaran tetap yang ditentukan pemerintah untuk mengganjar praktik bagus, selain membangun pasar dimana komoditas diperdagangkan dengan bebas dan intervensi minimal. Penting untuk membuat pembeda, karena ini menginformasikan keterbatasan implementasi praktisnya. Juga penting untuk memahami banyak instrumen berbasis pasar ditampilkan “inovatif” padahal faktanya hanya daur ulang instrumen kebijakan publik konvensional yang tidak berhubungan dengan apa yang disebut visi pasar modern, yang digambarkan sebagai obat baru untuk berhasil di saat yang lain gagal.

Saya menentang bahwa risikonya terbatas karena lingkup kecil mereka. Selain itu, siapa yang menolak produksi pertanian dijual di pasar, walaupun ini adalah sebuah jasa lingkungan (jasa provisi, menurut evaluasi Penilaian Ekosistem Milenium)?

Pendapat saya: debat dan pidato di bidang ini seringkali berbenturan dengan realitas di lapangan. Eksperimen seringkali goyah (pasar karbon untuk menghindari deforestasi); menghasilkan beberapa nama program hibah tradisional (program simbolik PES di Kosta Rika); mewakili determinasi lembaga pembangunan dan LSM konservasi untuk menerapkan proyek PES dengan unit rasio berbiaya/jangka waktu tinggi; atau merefleksikan harapan sektor swasta (bank konservasi untuk melindungi keragaman hayati di AS).

Kehilangan Waktu

Masalah dalam debat dan eksperimen instrumen berbasis pasar ini terletak tidak hanya mengenai apa yang ingin diyakinkan Cassandras – sebut saja komodifikasi alam yang tengah berlangsung dan orang akan cepat melupakan motivasi intrinsik dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan ketika berhadapan dengan insentif konservasi dalam bentuk uang tunai.

Sebaliknya, debat ini problematis sejauh membuat kita kehilangan waktu yang berharga di tengah adu cepat dengan deforestasi tropis. Mereka mengalihkan perhatian kita dari solusi nyata yang harus kita atasi secepat mungkin dan hal tersebut mencakup perubahan alami pertumbuhan ekoomi kita. Pasar tidak dengan baik teradaptasi untuk pertanyaan bagaimana konservasi hutan tropis dan perlakuan agresif yang kita saksikan menjadi sia-sia, atau kontraproduktif.

Mungkin ada pasar lain yang mengarah pada proteksi lebih baik hutan tropis – pasar yang secara eksplisit mempertukarkan barang produksi dari konversi hutan dan ini mendorong kita untuk mengubah diet kita, mengurangi konsumsi kertas, atau mengadopsi praktik pertanian intensif untuk membatasi ekspansi wilayah budi daya. Atau kita perlu kembali ke konsep lebih tradisional instrumen berbasis pasar untuk mengubah perilaku, misalnya menggunakan sistem pajak lebih cerdas yang mengubah harga berdasar dampak lingkungan. Dalam kasus khusus mitigasi perubahan iklim, hal ini berarti bergeser dari pasar karbon menjadi semacam pajak karbon; yang pertama merujuk pada yang kedua untuk alasan politis, bukan berlandaskan ekonomi.

Setiap orang yang berminat mengerem deforestasi tropis seharusnya juga menghadapi “gajah dalam ruangan”; bentuk subsidi berbahaya bagi lingkungan, khususnya subsidi yang mendukung konsumsi energi bahan bakar minyak. Subdisi ini mendorong kita untuk menghancurkan lingkungan kita dengan meningkatkan keuntungan penebangan dan konversi hutan dengan cara yang tidak seharusnya, walaupun sebaliknya juga dapat menjadi sumber signifikan untuk mendanai perjuangan melawan deforestasi jika dibelokkan dari penggunaan saat ini. Dalam kondisi ini kita berhadapan dengan instrumen berbasis pasar skala besar yang menghancurkan lingkungan.

Apa Arti ‘Hijau’ dalam Green Economy?

Bojonegara, Serang, Banten, Indonesia

(Foto: Bojonegara, Serang, Banten, Indonesia)

Mengapa Ilmuwan Perlu Membaca Sejarah Pembangunan

Oleh Kiran Asher

Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa dan Pawai Iklim Masyarakat di New York adalah pendahuluan UNFCCC COP di Lima (2014 dan Paris (2015) – salah satu dari banyak acara yang menyoroti pembatasan perubahan iklim dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Walaupun semua ini bukan tantangan baru, tekanan untuk mengatasinya menjadi penting menghadapi pemanasan global dan krisis ekonomi. Dalam konteks ini, gagasan ekonomi hijau, dengan janji mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengganggu integritas ekologi Bumi, sangat menggoda. Tetapi dapatkan ekonomi hijau memenuhi janjinya? Sebuah kajian ringkas hubungan ekonomi-lingkungan sebelumnya telah terangkai sebelum ilmuwan dan masyarakat dapat menilai pertanyaan tersebut.

Apakah model ‘ekonomi hijau’ dan ‘pertumbuhan hijau’ berbeda dari model pembangunan sebelumnya?

Masalah ekonomi dan lingkungan terkait pertama kali dengan agenda pembangunan internasional pada Konferensi Lingkungan Hidup Manusia PBB di Stockholm 1972. Kaitan awal ini terfokus pada “isu abu-abu,” seperti limbah industri, polusi udara dan air, serta dampak ekologis pertumbuhan ekonomi. Perhatian mengenai kelangkaan sumber daya dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi masa datang juga mulai muncul saat itu. Dalam dunia yang membangun serta tropis, kaitan antara aktivitas ekonomi dan lingkungan tampak pada kekhawatiran terhadap deforestasi dan degradasi lahan.

Bagaimanapun, pada akhir 1980, ilmuwan dan pembuat kebijakan mulai berbicara ekonomi dan masalah lingkungan sebagai dua sisi mata uang. Salah satu formulasi terkenal kaitan ini tampil pada laporan 1987, Masa Depan Bersama. Dipublikasikan Komisi Lingkungan dan Pembangunan Dunia (WCED) di bawah kepemimpinan direktur Gro Harlem Brundtland (kemudian menjadi Perdana Menteri Norwegia), laporan WCED ini mengadvokasi perlunya “pembangunan berkelanjutan,” yang didefinisikan sebagai:

. . . pembangunan yang memenuhi kebutuhan hari ini tanpa menggangu kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini mencakup dua konsep kunci: konsep ‘kebutuhan’, khususnya kebutuhan mendasar dunia miskin, di mana prioritas utama seharusnya diberikan; dan ide keterbatasan dalam tekanan teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan.

Konferensi PBB 1992 mengenai Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, yang dikenal sebagai KTT Bumi, mengkonsolidasikan kaitan ini dan memaparkan rencana aksi abad 21 (Agenda 21). Komisi Pembangunan Berkelanjutan didirikan di Rio dan ditugasi menindaklanjuti Agenda 21 dan beragam kesepakatan yang ditandatangi pada KTT Bumi. Dua puluh tahun kemudian, seruan pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan diperbarui pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB 2012. Ide ekonomi hijau muncul sebagai rintisan Konferensi 2012 dan didefinisikan sebagai

. . . sesuatu yang menghasilkan peningkatan kualitas kehidupan manusia dan kesetaraan sosial, seraya secara signifikan mengurangi risikio lingkungan dan kelangkaan ekologis. Dalam ungkapan paling sederhana, ekonomi hijau dapat dipandang sebagai rendah karbon, efisiensi sumber daya dan inklusivitas sosial.

Hal ini jelas menjejakkan warisan pada definisi pembangunan berkelanjutan WCED.

Tetapi apakah model “ekonomi hijau” dan “pertumbuhan hijau benar-benar berbeda dari model pembangunan sebelumnya, yaitu yang dalam tingkat makro bertanggungjawab terhadap kebuntuan saat ini? Apakah ekonomi hijau – yang seolah-olah tidak bisa mengkompromikan ekologi atau ekonomi – juga kondusif bagi pembangunan berkeadilan dan damai? Para pendukungnya menyuarakan jawaban ya; para kritikus menjawab dengan sebuah kategorisasi tidak .

Menghadapi seriusnya perubahan iklim, ilmuwan (dan masyarakat) harus terlihat menjawab keduanya secara analitis dan kritis untuk menilai. Hal ini membutuhkan kesabaran dan kepenasaran intelektual untuk memahami sejarah pembangunan internasional, dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan (bagi yang berminat, tulisan Maggie Black berjudul “Panduan Bukan Omong Kosong mengenai Pembangunan Internasional” adalah titik berangkat yang sangat bagus). Menjauhkan upaya tersebut dengan respon menerapkan kemanfaatan kebijakan pragmatis sama saja dengan menjauhkan masa depan kita.

Pendekatan Bentang Alam

Cigading International Bulk Terminal, Banten, Indonesia

(Foto: Cigading International Bulk Terminal, Banten, Indonesia)

Pengalih Perhatian Atau Anugerah Bagi Ketahanan Pangan?

Oleh Robert Nasi dan Anja Gassner

Globalisasi, pertumbuhan penduduk, dan persaingan untuk mendapatkan tanah menjadi alasan untuk menelaah ekosistem dan manusia sebagai entitas yang terjalin secara terpadu. Bukan hanya aktivitas manusia yang mengubah fungsi lahan, penghidupan pun berubah karena transformasi lahan.

Dengan membuka mata lebih lebar, kita melihat bahwa bentang alam ditentukan oleh adaptasi manusia terhadap lingkungan sekitarnya dan oleh reaksi lingkungan terhadap pengaruh manusia. Bentang alam menyediakan observatorium untuk memahami dan memantau paduan sistem sosio-ekologi.

Bentang alam menawarkan jasa ekosistem seperti pangan dan air, iklim dan regulasi penyakit, siklus nutrisi dan penyerbukan tanaman sekaligus memberikan manfaat rekreasi. Memajukan mitigasi untuk mengurangi tekanan terhadap ekosistem dengan mengubah dasar penggerak sosio-ekonomi, oleh para ilmuwan, dianggap sebagai pilihan paling efektif untuk mengurangi laju hilangnya jasa ekosistem.

Dengan demikian, “pendekatan bentang alam” telah memperoleh pengakuan dari dan daya tarik bagi semua organisasi dan badan besar yang memiliki kekhususan dalam produksi pangan dan pengentasan kemiskinan.

Namun, tidak seperti istilah ekosistem, yang didasarkan pada parameter tertentu, istilah bentang alam ambigu dan pada dasarnya merupakan konstruksi sosial. Setiap bentang alam berbeda, sehingga menjadikannya objek yang sulit untuk dipelajari dan dipahami.

Kesulitan lain adalah ketika suatu bentang alam ternyata atraktif bagi ahli ekologi dan geografi, ia hanya hal kecil dalam ranah politik: pembuat kebijakan terus memikirkan batas administratif yang tidak tumpang tindih dengan batas bentang alam.

Editorial terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal “Biologi Konservasi” meneliti mengenai tren — pendekatan pengelolaan lahan yang diperoleh dengan antusias kemudian diabaikan.

Editorial tersebut menyerukan kepada para ahli ekologi agar tidak melompat ke gerbong yang tersusun dari janji-janji memikat, melainkan menggunakan pikiran kritis untuk mengekspos kelemahan perilaku seperti itu.

Sebagai ahli ekologi dan manajer dalam Program Riset Kelompok Konsultasi Riset Pertanian Internasional (CGIAR) mengenai “Hutan, Pohon, dan Agroforestri : Penghidupan, Bentang Alam, dan Tata Kelola”, kami menerima tantangan itu.

Mengingat peran kami sebagai bagian dari konsorsium global yang terlibat dalam penelitian untuk masa depan berketahanan pangan, kami bertanya kepada diri sendiri apakah pendekatan bentang alam benar-benar merupakan cara baru dalam memandang dunia, atau itu mencerminkan pepatah “kaisar yang tidak mengenakan pakaian”, dongeng Hans Christian Andersen.

Apakah “pendekatan bentang alam” dibangun di atas pengalaman masa lalu? Apakah itu kunci dalam memadukan konservasi dan kompromi pembangunan? Atau, itu hanya label modis, pengemasan ulang atas ide-ide lama, pengalih perhatian komunitas ilmiah atas kurangnya pencapaian kita dalam menghadapi begitu banyak masalah global — pada dasarnya, sekadar tren lainnya?

Perkembangan Istilah

Pendekatan bentang alam bukanlah hal baru, tetapi di masa lalu telah berlabuh dalam teori konservasi dan teori manajemen berbasis ekologis. Sekitar 20 tahun yang lalu, pendekatan ekosistem (EsA) diperkenalkan sebagai strategi terpadu untuk mengelola tanah, air, dan sumber daya hidup yang mempromosikan konservasi dan keberlanjutan dengan cara yang adil.

Istilah “bentang alam” sebagai konsep teoretis pertama kali diperkenalkan pada Conferences of the Parties (COP), kemudian pada Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) pada 1995 sebagai kerangka utama aksi untuk menyebarkan tiga tujuan CBD : konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pembagian keuntungan.

EsA menandai pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya di mana alam tidak lagi dilihat sebagai kumpulan sumber daya untuk dimanipulasi dan dipanen semaunya oleh manusia, tetapi sebagai sistem yang kompleks yang memerlukan tanggung jawab keanekaragaman hayati untuk menjamin keberlanjutannya bagi generasi mendatang.

Ini adalah untuk pertama kalinya pandangan holistik terhadap kehidupan di planet ini menjadi populer – mengarah kepada gerakan menjauh dari perlindungan lahan area-tunggal terhadap perencanaan tata guna lahan terpadu.

Pada 2003, sebuah tinjauan kritis ESA (Hartje et al.) menunjukkan bahwa keberhasilannya akan tergantung terutama pada penerimaan internasional dan kapasitas untuk mengintegrasikan mandat institusional.

Menarik bahwa laporan hanya menyebut pemain internasional memiliki kaitan dengan pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai kontributor penting untuk proses ini, bukan mereka yang memiliki mandat dalam produksi pangan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.

Memperluas pendekatan ekosistem dari organisasi yang bermandatkan-konservasi ke organisasi yang bermandatkan-pembangunan bagi kami merupakan kontribusi nyata pendekatan bentang alam.

Istilah “bentang alam” menyiratkan hubungan manusia dengan alam merupakan bagian integral dan tak terpisahkan, sedangkan istilah “ekosistem” masih sering dikaitkan dengan alam murni.

“Pendekatan bentang alam” menyoroti kompleksitas sistem pengelolaan lahan dan kebutuhan akan indikator praktis (mata pencaharian, pendapatan , produktivitas, keberlanjutan) untuk mengukur interaksi lingkungan manusia di seluruh sektor dan skala.

Kebutuhan akan integrasi eksplisit atas agenda konservasi dan pembangunan merupakan respons langsung terhadap temuan laporan MDG terbaru yang saat ini mekanisme dan kerangka kerjanya tidak memadai untuk menjamin kelestarian lingkungan. Kami percaya bahwa pendekatan bentang alam lebih jauh dari sekadar tren manajemen baru. Jika diterapkan dengan baik, ia menawarkan solusi untuk masalah membandel.